Ketua PB PGRI Masa Bakti XXI : Pemda yang Enggan Terbitkan NUPTK Guru Honorer Zolim

KEMENDIKBUDINFO.COM_Ketua PB PGRI Masa Bakti XXI, Didi Suprijadi menyalahkan perilaku Pemerintah Daerah yang enggan menerbitkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) untuk guru-Guru Honorer.

Padahal NUPTK merupakan syarat untuk Guru Honorer terima gaji dari hasil pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).


"Tidak semua Guru Honorer itu punya NUPTK, tidak semua. Karena itu berhubungan dengan Pemda. Pemdanya tidak mau mengeluarkan," ujar Didi usai mengisi acara diskusi di kawasan Menteng, Jakarta.

Dengan tidak diterbitkannya NUPTK bagi Guru Honorer, menurut Didi sama saja Pemda tidak mengakui keberadaan mereka, meski yang dididik para guru-Guru Honorer itu adalah sekolah negeri.

"Padahal dia tuh guru ngajar di sekolah negeri, Tapi dia nggak mau mengakui kerjaannya suruh kerja iya tapi statusnya tidak diakui, zolim ga? Zolim," tegasnya.

Untuk diketahui, dalam struktur APBN 2020 dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan dikucurkan lewat skema baru. Mendikbud Nadiem Makarim bersama stakeholder terkait juga sepakat besaran 50 persen dari dana BOS akan diperuntukan bagi tenaga honorer yang telah memiliki NUPTK.

Meski mendalat sambutan baik, namun masalah penerbitan NUPTK sendiri ternyata sulit didapatkan sehingga pencairan dana BOS skema baru ini pun menuai polemik.

Sumber : akurat.co

Demikian berita dan informasi terkini yang dapat kami sampaikan. Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di WWW.KEMENDIKBUDINFO.COM,  Kami senantiasa memberikan berita dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari berbagai sumber terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat.
loading...

0 Response to "Ketua PB PGRI Masa Bakti XXI : Pemda yang Enggan Terbitkan NUPTK Guru Honorer Zolim"

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel